“Seminar Dinilai Belum Mampu Berikan Solusi Terbaik bagi WPR”
GEMASUARAMEDIA.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksanaan seminar terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang digelar baru-baru ini dinilai belum mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat penambang, khususnya di Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut lebih banyak menghadirkan wacana dan diskusi normatif, tanpa diikuti langkah nyata yang dapat langsung dirasakan di lapangan. 28/3/2026.
Sejumlah peserta menilai, persoalan utama seperti legalitas, penetapan wilayah, hingga mekanisme perizinan masih belum terjawab secara jelas. Padahal, masyarakat penambang sangat membutuhkan kepastian hukum agar dapat bekerja dengan aman dan berkelanjutan.
Ketua DPD AWPI Kalimantan Tengah Hadriansyah, menyampaikan bahwa seminar seharusnya tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Seminar ini baik sebagai wadah diskusi, namun masyarakat berharap lebih dari itu. Harus ada solusi nyata, bukan hanya sebatas wacana. Persoalan WPR ini sudah terlalu lama berlarut-larut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil seminar dengan kebijakan konkret, seperti percepatan penetapan WPR dan pemberian izin resmi kepada penambang rakyat.
“Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih aktif. Jangan sampai kegiatan seperti ini hanya seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Diharapkan ke depan, setiap forum diskusi maupun seminar mampu menghasilkan langkah strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaan pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal, tertib, dan berkelanjutan.
(Red).
